Latar Belakang: Pemangkasan Anggaran Infrastruktur

Pada awal 2025, pemerintah Indonesia mengumumkan pemangkasan signifikan terhadap anggaran infrastruktur sebagai bagian dari upaya efisiensi fiskal. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya, mengalami pemotongan anggaran sebesar 80%, dari Rp110,95 triliun menjadi sekitar Rp29 triliun. Pemangkasan ini berdampak langsung pada sektor konstruksi, dengan banyak proyek yang tertunda atau dibatalkan, dan sekitar 2,1 juta tenaga kerja konstruksi terancam kehilangan pekerjaan

Respons FKJKI: Permintaan Audiensi dengan Pemerintah

Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI), yang mewakili berbagai asosiasi di sektor konstruksi, menyatakan keprihatinannya terhadap dampak pemangkasan anggaran tersebut. Ketua FKJKI, Andi Rukman N. Karumpa, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana mengajukan permohonan audiensi dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah serta menteri-menteri terkait lainnya. Tujuan audiensi ini adalah untuk membahas tantangan yang dihadapi sektor konstruksi akibat pemangkasan anggaran dan mencari solusi bersama.

Pembentukan Tim Perumus: Mencari Solusi Konkret

Sebagai langkah proaktif, FKJKI membentuk Tim Perumus yang bertugas menyusun rekomendasi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi industri jasa konstruksi. Tim ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala yang membebani para pelaku usaha di sektor konstruksi, sehingga sektor ini dapat berkembang lebih baik ke depannya.

Dukungan terhadap Efisiensi Anggaran dengan Catatan

Meskipun FKJKI memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam efisiensi anggaran, mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pemangkasan tersebut. Andi Rukman menyampaikan bahwa penambahan anggaran infrastruktur dari Rp29,57 triliun menjadi Rp50,48 triliun memberikan kelegaan bagi sekitar 88 ribu badan usaha konstruksi, terutama UMKM, yang berpotensi terdampak pemangkasan anggaran.

Harapan dan Langkah Selanjutnya

FKJKI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari pelaku industri konstruksi dalam perencanaan anggaran dan kebijakan infrastruktur ke depan. Mereka juga mengusulkan agar proyek infrastruktur tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada swasta, melainkan dapat diperluas kerja sama melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kesimpulan

Pemangkasan anggaran infrastruktur oleh pemerintah pada 2025 menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri konstruksi. Melalui FKJKI, mereka berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk mencari solusi atas tantangan yang dihadapi. Langkah-langkah seperti pembentukan Tim Perumus dan permintaan audiensi dengan pejabat terkait menunjukkan keseriusan sektor konstruksi dalam menghadapi situasi ini dan keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.